Akbar Tandjung: Jangan Ada Politik Uang dan Gratifikasi

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengimbau, para calon yang akan maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang tak menggunakan politik uang.

Menurut dia, langkah itu untuk menjaga prinsip persaingan sehat dalam Munas. "Ini momentum para calon untuk bersaing. Tapi harus menghindari cara-cara tidak sehat. Kita jauhi politik uang," kata Akbar kepada VIVA.co.id, Rabu, 24 Februari 2016.
Bahkan, Akbar mengusulkan apabila ada salah satu kandidat yang tetap nekad menggunakan politik uang agar dicoret saja. "Mereka yang terbukti diberi sanksi, diskualifikasi," katanya menambahkan.
Selain itu, Akbar juga menyarankan agar para kandidat tidak saling menjatuhkan. Misalnya dengan melakukan kampanye hitam.
Terkait dengan kasus yang kini menyeret nama Ade Komarudin, mantan Ketua DPR itu mengaku sudah mengetahuinya. "Saya membaca di media. Katanya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan gratifikasi," ujar mantan orang nomor satu di Partai Golkar ini.
Oleh karena sudah dilaporkan, Akbar mempersilakan MKD melakukan proses sesuai dengan kewenangan mereka. Ia hanya menyarankan setiap calon ketua umum Partai Golkar tidak melakukan korupsi, menerima suap atau gratifikasi.
"Masyarakat kita ini memang sudah sangat terbuka dan kritis. Kita serahkan prosesnya di Dewan. Tapi yang jelas, saya berpendapat, jangan sampai terjadi praktek itu, gratifikasi, politik uang."

Inilah Alasan Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akhirnya mengungkap alasan utama pemerintah membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.
Target pertumbuhan tinggi yang dipatok pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu alasannya.
Direktur Transportasi Kementerian PPN Bambang Prihartono mengatakan, pada dasarnya, proyek ini sudah diwacanakan sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008 silam. Pemerintah pun membantah, bahwa proyek kereta cepat ini terkesan terburu-buru dilaksanakan.
“Kereta cepat, walaupun cepat, tapi tidak terburu-buru disiapkan. Selama ini, seolah-olah, sekonyong-konyong. Ini sudah disiapkan dari 2008,” ujar Bambang di kantornya, Jumat 12 Februari 2016.
Pada waktu itu, kata Bambang, substansi pembicaraan antara kementerian dan lembaga terkait dengan proyek kereta cepat, bukanlah rute Jakarta-Bandung, melainkan rute Jakarta-Surabaya.
Pada saat itu, ada jaminan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait dengan keberlangsungan proyek tersebut.
“Tapi, waktu itu semua bergantung pada pemerintahan saat itu. Pertimbangan politis, dan dana cukup besar. Tetapi, ada dana lain juga yang dibutuhkan untuk kegiatan lainnya, sehingga belum bisa diimplementasikan,” kata Bambang.
Selang beberapa tahun kemudian, lanjut Bambang, terjadi pergantian pemerintahan. Otomatis, itu memengaruhi pola kebijakan yang akan diambil.
Ia menjabarkan, jika melihat dari struktur perekonomian tiap daerah, target pertumbuhan yang dipatok pemerintah tidak akan optimal, tanpa adanya dukungan dari ekonomi daerah secara merata.
“Di mana kita bisa tumbuh 5-6 persen? Pasti berada di Jawa. Kalau Indonesia Timur, tidak mungkin akan sebesar itu, dan ada keterbatasan. Jadi, yang diandalkan adalah Pulau Jawa, sehingga perlu investasi besar. Dampaknya ke mana-mana,” jelasnya.
Lalu, melihat dari sisi keterbatasan anggaran pemerintah untuk menggarap proyek tersebut. Bambang menjelaskan, dibutuhkan peran investasi lain, baik itu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta.
“Keuangan terbatas, pemerintah mengandalkan sumber pendanaan lain. BUMN sudah investasi di sebagian Jalan Tol Sumatera dan kereta cepat. Sehingga, swasta ikut tertarik terhadap pembangunan ini. Itu kenapa pemerintah melihat peluang ini,” katanya.

(Sumber : viva.co.id)